Aditia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang membuka secara transparan alasan dan pertimbangan di balik rotasi-mutasi pejabat tersebut. Transparansi dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan birokrasi berjalan sesuai prinsip profesionalisme dan integritas.
“Kalau pemerintah terus tertutup, publik akan semakin sulit percaya bahwa mutasi ini benar-benar murni untuk kebutuhan organisasi dan pelayanan masyarakat,” pungkasnya.