TANGERANG - berikabar.id | Keluarga jemaah haji tahun 2026 diimbau untuk tidak datang menjemput langsung kerabat mereka di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kebijakan ini diambil guna mengantisipasi terjadinya penumpukan massa dan menjaga kelancaran operasional di area bandara selama fase pemulangan jemaah. Sebagai gantinya, proses penjemputan jemaah haji akan dialihkan sepenuhnya ke titik lokasi yang telah ditentukan oleh panitia daerah masing-masing, seperti asrama haji atau kantor bupati dan wali kota asal jemaah.
Langkah tegas tersebut diambil oleh pihak otoritas bandara bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji demi keamanan dan ketertiban. Volume pengantar atau penjemput yang terlalu besar berpotensi mengganggu jalur pergerakan penumpang umum lainnya di terminal bandara. Selain itu, pengalihan ini dilakukan untuk menghindari kemacetan parah di akses keluar-masuk Bandara Soetta, sekaligus memastikan proses penurunan jemaah dari pesawat hingga masuk ke dalam bus berjalan dengan cepat dan steril.
Baca Juga: Surge WIFI Luncurkan Internet Rakyat, BRI Danareksa Rekomendasikan Buy Saham WIFI
Mengenai barang bawaan, pihak keluarga tidak perlu khawatir atau repot mengurus bagasi di bandara. Semua barang bawaan beserta air zam-zam jemaah sudah diatur sepenuhnya oleh pihak panitia dan akan langsung dibagikan di lokasi penjemputan daerah asal.
Dalam skema pemulangan ini, setelah mendarat dan melewati proses imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta, para jemaah haji akan langsung diarahkan menuju bus-bus resmi yang telah disediakan oleh PPIH Debarkasi. Bus tersebut akan membawa jemaah langsung menuju asrama haji atau titik kumpul utama di daerah masing-masing.
Baca Juga: Dihajar Hingga Gegar Otak, Pria Ini Malah Mendadak Jadi Jenius Matematika Paling Langka di Dunia!
Pihak otoritas bandara sangat mengharapkan kerja sama yang kooperatif dari seluruh pihak keluarga demi menjaga kekhusyukan dan keselamatan para jemaah yang baru selesai menunaikan ibadah. Keluarga juga disarankan untuk terus memantau jadwal kedatangan pesawat melalui koordinasi dengan Kemenag kabupaten atau kota masing-masing.