JAKARTA – Berikabar.id | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih melakukan pencarian terhadap Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa pencarian terhadap Silmy masih berkaitan dengan pengembangan kasus yang tengah ditangani penyidik.
Menurut Budi, tim KPK masih bergerak untuk menelusuri sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
"KPK meminta agar para pihak dapat kooperatif," ujar Budi kepada wartawan.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Pergantian Pimpinan BGN Tak Ganggu Program Makan Bergizi Gratis
Operasi tangkap tangan tersebut dilakukan pada 2 hingga 3 Juni 2026 di sejumlah lokasi, termasuk Jakarta Barat, Bali, dan Jawa Barat.
Dalam operasi itu, KPK mengamankan belasan orang yang diduga terkait dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).
Salah satu pihak yang diamankan adalah Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.
Selain pejabat imigrasi, sejumlah pihak lain dari unsur swasta juga dikabarkan turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
KPK menduga kasus tersebut berkaitan dengan proses pengurusan dokumen izin tinggal bagi warga negara asing, baik Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) maupun Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
Baca Juga: Prabowo Jelaskan Alasan Copot Dadan Hindayana dari Kepala BGN: Pemimpin Harus Bertanggung Jawab
Penyidik masih mendalami konstruksi perkara untuk menentukan bentuk dugaan tindak pidana yang terjadi, termasuk kemungkinan suap atau bentuk pelanggaran hukum lainnya.
Dalam operasi tersebut, KPK juga menyita sejumlah barang bukti.
Barang bukti yang diamankan antara lain kendaraan roda empat dan roda dua, uang tunai dalam mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura, serta logam mulia emas.