JAKARTA – Berikabar.id | Presiden Prabowo Subianto akhirnya menjelaskan alasan di balik pencopotan Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Menurut Prabowo, keputusan tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab kepemimpinan dalam menjalankan program pemerintah.
Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan bahwa seorang pemimpin harus siap bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang terjadi di institusi yang dipimpinnya. Ia menyebut pemimpin yang tidak mau bertanggung jawab ketika terjadi masalah bukanlah pemimpin yang baik.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pemerintah mengumumkan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, lembaga yang bertanggung jawab menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah.
Baca Juga: Pengusaha Jepang Soroti Fenomena MoU di Indonesia, Banyak Ditandatangani tetapi Sedikit Terealisasi
Prabowo mengaku keputusan mencopot Dadan bukan hal yang mudah. Ia bahkan menyatakan merasa sedih karena harus mengambil langkah tersebut. Namun, menurutnya, kepentingan program dan pelayanan kepada masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun individu tertentu.
Presiden menekankan bahwa setiap pejabat negara memiliki tanggung jawab besar terhadap keberhasilan program yang dijalankan. Karena itu, evaluasi terhadap kinerja pimpinan lembaga merupakan hal yang wajar dalam sistem pemerintahan.
Pergantian pimpinan BGN menjadi perhatian publik karena lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program tersebut menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Baca Juga: Hari Donor Darah Sedunia 2026, Paris Gelar Aksi Donor di Lokasi Bersejarah
Sebelumnya, Dadan Hindayana dikenal sebagai akademisi dan peneliti yang dipercaya memimpin BGN sejak lembaga tersebut dibentuk. Di bawah kepemimpinannya, berbagai program pemenuhan gizi nasional mulai dijalankan di sejumlah daerah.
Meski demikian, pemerintah menilai perlu dilakukan penyegaran kepemimpinan guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperkuat tata kelola kelembagaan. Informasi yang beredar juga menyebut pergantian tersebut berkaitan dengan evaluasi kedisiplinan dan aspek manajerial dalam pelaksanaan tugas.
Baca Juga: Pemkot Bogor Percepat Normalisasi Saluran Air untuk Kurangi Risiko Genangan
Pengamat kebijakan publik menilai pernyataan Prabowo menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam pemerintahan saat ini. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut mampu merancang program, tetapi juga harus siap mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaannya.
Di sisi lain, masyarakat berharap pergantian pimpinan BGN tidak mengganggu keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis yang telah berjalan. Program tersebut dinilai memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan.
Pemerintah memastikan seluruh program yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan kepemimpinan baru, diharapkan pelaksanaan program dapat berlangsung lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.
Artikel Terkait
Klasemen Rookie Moto3 2026: Veda Ega Pratama Tempati Posisi Menjanjikan
Viral Surat Tulisan Tangan Sony Sonjaya untuk Nanik S Deyang: Terima Kasih atas Hadiah Indah
Kualitas Udara Tangsel Memburuk, Warga Kini Diwajibkan Pakai Masker Saat Beraktivitas di Luar
Aktivis Soroti Disporabudpar Kabupaten Tangerang Terkait Minimnya Anggaran Atlet di Training Camp
Dolar AS Tembus Rp 18.000, Rupiah Tertekan di Tengah Gejolak Ekonomi Global
Warga Rancapinang Gugat BPN Pandeglang Terkait Sengketa Lahan 360 Hektar dengan TNI
Pemkot Bogor Percepat Normalisasi Saluran Air untuk Kurangi Risiko Genangan
Bupati Pandeglang Tunjuk Muslim Taufik Jadi Plt Sekwan, Hasan Bisri Isi Jabatan Baru
Hari Donor Darah Sedunia 2026, Paris Gelar Aksi Donor di Lokasi Bersejarah
Pengusaha Jepang Soroti Fenomena MoU di Indonesia, Banyak Ditandatangani tetapi Sedikit Terealisasi