Tegakkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJamsostek dan Kejari Lakukan MoU

172
berikabar.id

Kendari, Berikabar.id – Guna memberikan jaminan sosial terhadap tenaga kerja, BPJamsostek dan seluruh jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) di Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan penandatanganan atau MoU terkait implementasi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021, Rabu (23/6/2021).

Penandatanganan ini bertujuan untuk penegakan kepatuhan jaminan sosial ketenagakerjaan dan mengawal implementasi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi dalam sambutannya mengatakan bahwa sebagai bentuk penegakan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 Sultra telah melakukan penyesuaian kembali peraturan gubernur dengan menginstruksikan seluruh non ASN, BUMD, Dinas terkait, penyelenggara pemilu serta seluruh perusahaan yang ada di Sultra agar menjadi peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJAMSOSTEK.

Sebagai referensi dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 terdapat beberapa poin yang menjadi instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang ada disetiap daerah. Diantaranya adalah menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran. Mendorong pekerja PU, BPU, non ASN, dan Penyelenggara Pemilu agar menjadi peserta BPJAMSOSTEK.

Ditempat yang sama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Sardjono Turin mengatakan kerjasama yang dilakukan pihaknya dengan BPJamsostek Sultra bertujuan untuk memperkuat dan mempertegas agar penegakan kepatuhan dalam pengimplementasian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021 terlaksana dan berjalan dengan baik di Sultra.

Arief Budiarto, Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Sulawesi Maluku mengapresiasi langkah yang telah diambil Gubernur Sultra dalam implementasi Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2021.

“Saya sangat mengapresiasi dukungan yang telah diberikan Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan berharap kedepannya sinergi yang telah terbangun ini dapat terus berjalan dalam mengimplementasikan Inpres No. 2 Tahun 2021 dan penegakan kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tenggara,” imbuhnya.

Kepala BPJamsostek Sultra, Minarni Lukman mengatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti MoU yang telah ditandatangani hari itu.

“Nota kesepahaman yang telah ditandatangi Kepala Kejaksaan Negeri Se-Provinsi Sulawesi Tenggara hari ini akan langsung segera ditindaklanjuti dan bersama-sama dengan seluruh Kejaksaan Negeri untuk memonitor jalannya penegakan kepatuhan serta pengimplementasia Inpres No. 2 Tahun 2021 di Seluruh Wilayah Sulawesi Tenggara,” tutupnya.

Kegiatan yang dilaksanakan di Claro Hotel ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Selain itu, kegiatan ini dihadiri pula oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Tenggara, Deputi Direktur BPJAMSOSTEK Wilayah Sulawesi-Maluku, 10 Kejaksaan Negeri dan perwakilan pemerintah dari 17 Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara.

Harlina

Facebook Comments