Perpanjangan Restrukturisasi dan Sejumlah Kebijakan OJK Pulihkan Ekonomi di Tengah Pandemi

331
berikabar.id

Jakarta, Berikabar.id- Pandemi Corona hingga saat ini masih terus berlangsung, pemerintah juga harus terus berupaya agar perekonomian tetap terjaga. Salah satu langkah yang diambil sejak awal yakni restrukturisasi atau keringanan kredit bagi nasabah terdampak.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap dalam kondisi terjaga berkat sejumlah kebijakan yang telah dilakukan termasuk pemberian restrukturisasi kredit perbankan. Untuk itu diputuskan memperpanjang masa pemberian relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama setahun terhitung dari Maret 2021 menjadi Maret 2022.

“Kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit yang sudah dikeluarkan OJK sejak Maret tahun ini terbukti bisa menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dari tekanan ekonomi akibat dampak pandemi Covid–19. Sehingga untuk tahapan percepatan pemulihan ekonomi kita perpanjang lagi sampai Maret 2022,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso melalui rilis yang diterima berikabar.id, Selasa (3/11/2020).

Lanjutnya, hingga 5 Oktober 2020 realisasi restrukturisasi kredit sektor perbankan sebesar Rp914,65 triliun untuk 7,53 juta debitur yang terdiri dari 5,88 juta debitur UMKM senilai Rp361,98 triliun dan 1,65 juta debitur non UMKM senilai Rp552,69 triliun.

Sementara untuk restrukturisasi pembiayaan perusahaan pembiayaan hingga 27 Oktober sudah mencapai Rp177,66 triliun dari 4,79 juta kontrak. Sedangkan restrukturisasi pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro dan Bank Wakaf Mikro hingga 31 Agustus masing-masing mencapai Rp26,44 miliar untuk 32 LKM dan Rp4,52 miliar untuk 13 BWM.

Tidak hanya memberikan kebijakan terkait perpanjangan keringanan cicilan, tetapi terdapat sejumlah fokus utama yang juga akan dilakukan dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi dengan kebiasaan hidup baru saat ini.

“Mempercepat gerak roda ekonomi di daerah-daerah guna menopang ekonomi nasional yang diantaranya dilakukan dengan menfasilitasi percepatan serapan government spending, lalu mengoptimalkan peran industri keuangan secara berkelanjutan melalui dukungan pembiayaan kepada usaha padat karya dan atau konsumsi yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap ekonomi,” bebernya.

Kemudian, pihaknya juga akan mempercepat terbangunnya ekosistem digital ekonomi dan keuangan yang terintegrasi, serta melanjutkan reformasi IKNB dan pasar modal sehingga sektor-sektor tersebut memiliki daya tahan yang kuat dan berdaya saing serta melakukan penguatan pengawasan terintegrasi didukung dengan percepatan reformasi IKNB dan Pasar Modal.

 

 

Penulis: Sitti Harlina

Facebook Comments